Dapurremaja.com | Jakarta
Anggota DPR RI, Gamal Albinsaid, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan pendidikan militer untuk siswa nakal. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak anak dan menimbulkan stigmatisasi.
Gamal menjelaskan bahwa belum ada bukti kuat yang menunjukkan efektivitas pendidikan militer dalam mengurangi atau menghentikan kenakalan siswa.
“Tanpa evidence-based, maka kebijakan ini lahir dengan proses simplifikasi atau penyederhanaan dan kurangnya pemahaman mendalam atas kompleksitas pengasuhan anak,” kata Gamal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/05/2025).
Ia juga menyatakan bahwa pendidikan militer tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan pendekatan psikologis dan pembinaan karakter yang positif.
“Pendidikan militeristik ini tidaklah sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang kita kenal saat ini,” tegas Politisi Muda dari PKS.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini kurang fokus pada akar masalah, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi pada anak-anak yang dianggap nakal.
“Anak dan remaja tidak lahir nakal, tidak tiba-tiba nakal, tapi berespon terhadap sistem yang gagal mendukungnya,” ungkap Gamal.
Ia menjelaskan bahwa kenakalan anak-anak seringkali merupakan gejala atau ekspresi dari kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti masalah keluarga, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, atau trauma masa kecil.
Selain itu, dirinya juga menyoroti potensi pelanggaran hak-hak anak dalam pendidikan militer.
“Pendidikan militer ini berpotensi melanggar hak-hak mendasar anak, khususnya Konvensi Hak-Hak Anak yang menekankan pentingnya lingkungan keluarga dan peran orang tua bagi perkembangan anak,” kata Gamal.
Ia juga menyatakan bahwa pendidikan militer dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap anak-anak yang dianggap nakal.
“Anak-anak yang sudah masuk bootcamp mereka dilabeli anak nakal atau anak bermasalah, dimana hal tersebut memberikan beban tersendiri untuk anak-anak,” tegasnya.
Berdasarkan analisis tersebut, Gamal merekomendasikan agar program pendidikan militer untuk siswa nakal tidak dilanjutkan dan menolak penerapan program ini di wilayah lain. Ia sepakat dengan Komnas HAM dan berbagai lembaga lain yang tidak sepakat dengan kebijakan pendidikan militer untuk siswa yang dianggap nakal.
“Dengan penuh kerendahan hati, mempertimbangkan berbagai data, fakta, dan analisa tersebut, saya sepakat dengan Komnas HAM dan berbagai lembaga lain yang tidak sepakat dengan kebijakan pendidikan militer untuk siswa yang dianggap nakal,” pungkasnya. (Shuray)
