Dapurremaja.com | Depok
Muhammad Djody Satriani, Founder Forum Pers Mahasiswa Bogor Raya, menilai pencabutan kartu identitas liputan (ID pers) jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden sebagai bentuk intervensi terhadap kerja jurnalistik dan indikasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo kebal terhadap kritik.
Pencabutan ID pers tersebut terjadi setelah Diana menanyakan langsung terkait program MBG kepada Presiden Prabowo usai lawatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program MBG belakangan ramai diberitakan terkait kasus keracunan massal yang menyerang sejumlah penerima bantuan.
Dalam wawancara daring via WhatsApp, Minggu malam (28/9), Djody yang akrab disapa Bung Jod menegaskan bahwa pertanyaan kritis wartawan merupakan bagian penting dari fungsi jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 18 ayat 1 UU Pers mengancam pidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta bagi siapa pun yang menghalangi kegiatan jurnalistik. BPMI Istana harus segera memberikan klarifikasi dan memulihkan hak jurnalis yang dicabut,” ujar Bung Jod.
Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menyerukan agar publik serta komunitas pers terus mengawal kemerdekaan media. Menurutnya, bila dibiarkan, langkah-langkah seperti ini bisa menjadi indikasi kembalinya praktik represif ala Orde Baru.
“Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Penting menjaga agar informasi sampai kepada publik, terutama dari media terpercaya. Saya pikir tidak berlebihan jika menyebut ini sebagai neo Orba,” tambahnya.
Bung Jod juga menyoroti risiko yang lebih besar bagi jurnalis di luar lingkaran istana.
“Jika wartawan istana saja bisa dicabut hak liputnya dengan mudah, bagaimana dengan wartawan baru atau yang kelasnya di bawah wartawan istana? Bisa-bisa yang dicopot bukan hanya kartunya saja,” tutupnya.
