Dapurremaja.com | Jakarta
Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyambut baik kebijakan pemerintah yang menambah alokasi anggaran sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
“Keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya,” ujar Charles dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan penyaluran tambahan BLT sebesar Rp900.000 per KPM yang mulai disalurkan pada Senin (20/10). Program ini merupakan perluasan dari Kartu Sembako atau BLT Reguler sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjelang akhir tahun 2025.
Charles menekankan pentingnya pelaksanaan program secara akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, bantuan sosial seperti BLT tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan jangka pendek, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk mendorong produktivitas dan kemandirian penerima manfaat.
“Kita berharap adanya transformasi, bagaimana bantuan ini bisa menjadi awal dari kemandirian keluarga, dengan dukungan program pendampingan yang terintegrasi. Dan saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan hal-hal tersebut,” tuturnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IV itu juga mendorong pemerintah memastikan program BLT Tambahan tepat sasaran melalui penggunaan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang valid dan mutakhir. Ia menilai hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih, duplikasi, dan kesalahan penerima.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran. Data yang kuat adalah fondasi utama agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Charles menilai program BLT perlu diiringi dengan kebijakan lanjutan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. “Kebijakan lanjutan itu bisa berupa penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan produktif, dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Charles menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa BLT bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.
“BLT adalah pintu masuk, bukan akhir dari proses. Yang kita tuju adalah masyarakat yang tangguh, tidak bergantung, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif dan memberdayakan,” pungkasnya. (Sur)
