Dapurremaja.com | Depok
DPRD Kota Depok tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun ini. Namun, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Hengky, menyoroti anggaran “Kopi Liong” yang mencapai hampir Rp1 miliar.
Menurut Hengky, anggaran ini kurang mendesak dibandingkan dengan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang lebih penting. Ia pun menilai bahwa anggaran untuk RTLH harus diprioritaskan dalam KUA PPAS.
“Aduan dari masyarakat sangat banyak, dan anehnya, setiap tahun jumlahnya tidak berkurang, malah bertambah,” ungkapnya.
Namun, Anggota DPRD Kota Depok, Mazhab, merespons pernyataan Hengky dengan mengatakan bahwa anggaran yang diperdebatkan sebenarnya adalah anggaran makan minum (mamin) Pemkot Depok pada zaman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode sebelumnya.
Mazhab juga mengungkapkan bahwa pemerintah periode sebelumnya telah menganggarkan Rp31 miliar lebih untuk program RTLH pada tahun 2024 dan Rp25 miliar lebih pada tahun 2025.
Pernyataan Hengky dan tanggapan Mazhab memicu perdebatan tentang prioritas anggaran di Kota Depok. Mazhab menekankan pentingnya menggunakan data terkini dan tidak membandingkan anggaran yang tidak sebanding.
“Jangan tidak diusulkan satu dua rumah, kemudian pemerintah dinilai abai terhadap persoalan persoalan kebutuhan primer daripada warga itu sendiri,” kata Mazhab.
Sekretaris Komisi C DPRD Depok itu menilai bahwa persoalan RTLH dengan anggaran mamin tidak sebanding.
“Enggak apple to apple, anggaran mamin Rp 1 miliar dibandingkan dengan program RTLH 2024 Rp 30 miliar, kemudian tahun ini Rp 25 miliar. Mamin itu untuk satu tahun,” tegasnya.
Editor: Supiyadi Ahmad
