Dapurremaja.com | Jakarta
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai partai penyeimbang, PDIP menilai masih ada sejumlah bidang yang perlu diperkuat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memberikan masukan dan kritik yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai desain kebijakan pemerintah perlu lebih berpihak kepada rakyat kecil dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
“Dalam desain kebijakan, tentu harus melihat bagaimana harapan rakyat, entah kebutuhan pangan, penanganan stunting, dan pemenuhan kebutuhan gizi yang secara sistem harus melibatkan partisipasi masyarakat,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (22/10).
Hasto juga mendorong agar pemerintah mengoptimalkan program ekonomi rakyat sehingga masyarakat dapat segera memperoleh lapangan kerja yang layak. Ia mengapresiasi langkah konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir, namun berharap tahun kedua menjadi momentum percepatan pelaksanaan program-program pro rakyat.
“Dalam tahun kedua setelah konsolidasi, kami berharap upaya-upaya program kerakyatan yang dijalankan pemerintah bisa dilakukan percepatan,” katanya.
Sementara itu, hasil riset terbaru lembaga survei Indostrategi juga menyoroti persoalan serupa. Dalam laporan riset bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, bidang penciptaan lapangan kerja menjadi aspek dengan nilai terendah dibanding tujuh bidang lainnya, dengan skor 2,65.
Direktur Riset Indostrategi, Ali Noer Zaman, menjelaskan rendahnya skor tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal. “Faktor luar negeri seperti penerapan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina, hingga pertumbuhan ekonomi global di bawah 3 persen turut memengaruhi. Dari dalam negeri, fenomena PHK juga memberi dampak besar,” jelas Ali, Sabtu (18/10).
Masih dalam laporan yang sama, bidang stabilitas politik dan keamanan menempati posisi kedua dengan skor 3,16, disusul demokrasi dan kebebasan berpendapat (3,14), serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (3,12). Bidang investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional memperoleh skor 3,09, stabilitas harga barang (3,00), dan penegakan hukum serta HAM berada di posisi terakhir dengan skor 2,93.
Riset Indostrategi dilakukan pada 1 September–8 Oktober 2025 dengan melibatkan 424 narasumber di 34 provinsi, yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang dan dilengkapi dengan data sekunder dari media massa kredibel. Metode yang digunakan adalah mix method atau gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Dengan hasil tersebut, baik PDIP maupun kalangan analis menilai perlunya langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas lapangan kerja, dan mempercepat program kesejahteraan masyarakat di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran. (Sur)
