Dapur Remaja Radio|Depok.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memilih Kota Depok sebagai sasaran penerapan Aplikasi Pencatatan Pelanggaran (SICAPLANG). Atas dasar tersebut Tim Jabar Digital Servis (JDS) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar melakukan pelatihan dan simulasi penggunan SICAPLANG kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Kepala Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (PP) Covid-19 Kota Depok, Gandara Budiana menilai Aplikasi Pencatatan Pelanggaran atau SICAPLANG sangat baik. Terlebih aplikasi tersebut mencatat pelanggaran protokol kesehatan berbasis Nomor Induk Penduduk (NIK).
“Penggunaan di Kota Depok diperlukan penyesuaian, baik dari segi landasan aturan ataupun fitur aplikasinya,” kata Gandara kepada dapurremaja.com, usai mengikuti gelar Apel Terpadu, di Balaikota Kota Depok, Sabtu, (05/09/20).
Gandara menjelaskan, terdapat perbedaan antara Peraturan Walikota (Perwal) dan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam hal penentuan sanksi. Dalam Perwal, setelah masa sosialisasi selesai, langsung diterapkan denda atau sanksi sosial untuk anak usia sekolah.
“Kalau Pergub penerapan sanksinya bertahap, mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat, sama seperti di aplikasi tersebut. Untuk itu, penyesuaian regulasi dan fiturnya,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Dan Kerja Sama Pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Satpol PP Provinsi Jabar, Herry Djumhana Hyndarin menambahkan, aplikasi ini masih memiliki sejumlah kekurangan, salah satunya baterai handphone petugas pengguna akan cepat habis.
Hal ini katanya, menjadi kendala dalam melakukan operasi karena tidak semua lokasi memiliki sumber listrik, maka diperlukan power bank untuk tambahan pengisian daya.
“Semoga SICAPLANG dapat diadopsi oleh kabupaten dan kota di Jabar. Jika hasil evaluasinya baik, kedepan dapat juga diadopsi oleh nasional,” tuturnya.(adi).
