Dapur Remaja Radio|Bojongsari
Wakil wali kota Depok Pradi Supriatna terus mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dijajaran pemerintah kota Depok (Pemkot) untuk terus bersikap netral.
Terkait dengan sikap netralitas ASN dalam memasuki tahun politik, dimana kota Depok akan melaksanakan pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Sehubungan hal tersebut sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan, bahwa baik itu Aparat Sipil Negara, TNI dan juga Kepolisian dituntut untuk bersikap Netral dan menghindari konflik dalam menyikapi proses Pemilu baik itu Pra maupun Pasca Pemilu.
“karena rasa sayang dan cinta saya dengan ASN kota Depok, jangan lah untuk saling mengkotak-kotakan pro sana pro sini, pasalnya itu tidak dibenarkan, apabila terjadi seperti itu posisi ASN bukan saja hanya digeser, penurunan pangkat, tetapi lebih menyakitkan lagi pemecatan,”jelas Pradi Supriatna.
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna (kiri tengah) didampingi Lurah Bojongsari Baru, Ahmad Subandi (kanan tengah) beserta kader PKK saat pemberian santunan di masjid Al Hikmah.
Kendati demikian, kata Pradi, bila didapati ASN Kota Depok yang tidak netral akan diberikan sanksi sesuai aturan kepegawaian. Oleh karena itu janganlah disia-siakan, jangan hanya karena kode pegawai yang sudah mengabdi selama 10 sampai dengan 30 tahun menjadi sia-sia.
“kenapa harus saya sampaikan, jangalah ada dusta diantara kita, cuma hanya kirim poto dengan salah satu pejabat, baik dengan sekda, dengan saya sendiri atau walikota jangan sampai hal itu terjadi, hal ini kan bukan kata saya tetapi kata UU Pemilu,”tegas Pradi saat usai memberikan santunan kepada 135 anak yatim secara simbolis, pada Minggu (23/2).
Hal ini perlu disampaikan wakil walikota, pasalnya, disetiap acara yang dihadirinya secara resmi, pimpinan wilayah, lurah, camat jarang untuk menemani wakil walikota untuk menghadiri acara tersebut.
“saya mengucapkan terimakasih kepada lurah Bojongsari Baru Ahmad Subandi yang ikut hadir dalam acara pemberian santunan kepada anak yatim di masjid Al Hikmah ini, karena memang sudah kewajiban,”bebernya.
Pradi berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mengawal dan mengawasi penggunaan dana kelurahan sebesar Rp. 2,750 milyar. Untuk pemberdayaan masyarakat mendapat anggaran yang lebih besar yakni Rp 1.750 milyar dibandingkan dengan anggaran infrastukur sebesar Rp.1 milyar.(nz)
