Connect with us

Hi, what are you looking for?

Pemerintahan

Cegah Meluasnya Pemikiran Radikal, PNS Diharuskan Setia pada Pancasila

Lebih dari 6.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti Presidential Lecture di Jakarta. (Foto: Setneg)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan ada 189 aparatur sipil negara terlibat radikalisme, narkotik, dan korupsi. Oleh karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo menekankan pegawai negeri mesti setia kepada Pancasila.

Dalam pemaparannya di sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (17/2) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menekankan pegawai negeri mesti setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, dan pemerintahan yang sah.Ia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu ada 12 pejabat eselon 1 yang gagal dalam proses seleksi untuk menjadi kepala sebuah lembaga pemerintah karena cara pandanganya sudah radikal, bahkan berniat ingin mengganti Pancasila.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo

Tjahjo mengatakan dua bulan lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara yang hasilnya menyebutkan ada 189 aparatur sipil negara terlibat radikalisme, narkotika, dan korupsi. Yang terlibat narkotika langsung dipecat. Yang terbelit kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap juga langsung diberhentikan.

Sedangkan aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme, sebagian ada yang dikenai sanksi berupa diturunkan pangkatnya, sementara lainnya batal naik pangkat menjadi pejabat eselon satu dan dua.

“Kemarin kita tunjuk satu pejabat kepala lembaga, tugas pertamanya adalah mengganti seluruh pejabat eselon satu di bawahnya karena sudah terpapar radikalisme terorisme. (mereka) sudah terbuka terang-terangan lewat media sosial sudah ingin mengganti Pancasila Undang-undang Dasar 1945,” ujar Tjahjo.

Namun, Tjahjo tidak merinci nama lembaga yang dimaksud serta berapa jumlah eselon yang akan diganti dalam institusi tersebut.

Tjahjo menegaskan pemerintah menghormati prinsip aparatur sipil negara dalam beragama, misalnya dengan tidak melarang PNS untuk berjilbab ketika bekerja, meskipun tetap melarang mereka bercadar.

Menkopolhukam: Sistem Pemerintahan Indonesia Tak Bertentangan dengan Syariat Islam

Menko Polhukam, Mohammad Mahfud MD (foto: dok).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indonesia tambahnya juga bisa disebut sebagai khilafah karena dalam bahasa Arab, khilafah itu berarti sistem pemerintahan.

“Sehingga jangan ribut Anda nggak ikut khilafah. Sudah ini, kalau dibahasa Arab kan Indonesia itu khilafah Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia. Lalu sistemnya seperti apa? Sistemnya itu bermacam-macam,” kata Mahfud.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mahfud meyatakan ideologi Pancasila harus sampai ke akar rumput.. Generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang kerap menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme tambahnya perlu mengintensifkan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila.

 

Comments

Anda Mungkin Juga Suka

Sorotan

Dapur Remaja Radio|Bojongsari. Sebanyak 13 RT dari 26 RT di Kelurahan Bojongsari Baru serahkan jabatan dan stempel kepada lurah Bojongsari, Bojongsari Depok, pada Rabu...

Sorotan

Dapur Remaja Radio|Bojongsari Baru Pembagian Honor penanggulangan Covid-19 di kelurahan Bojongsari Baru yang dikucurkan melalui anggaran APBD kota Depok, sebesar Rp.100 juta menuai aksi...

Sorotan

 Dapur Remaja Radio|Bedahan. Lumbung Pangan kelurahan Bedahan telah mendistribusikan 425 paket sembako kepada posko kampung siaga Covid-19 kelurahan Bedahan, kecamatan Sawangan, Depok .  “Alhamdulillah...

Berita

Dapur Remaja Radio|Pontir. Merasa tidak cocok dengan pemilik Rumah Bersalin dan Kelinik 24 jam Paguyuban warga RT 03 RW 03 Jalan Pendidikan Serua Bulak...